Perangkat desa adalah elemen-elemen atau komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Mereka merupakan bagian dari pemerintahan desa yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa. Dasar hukum perangkat desa di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Beberapa perangkat desa yang penting dan umumnya ada di hampir semua desa di Indonesia meliputi:

Kepala Desa: Kepala Desa adalah pemimpin eksekutif desa yang bertugas untuk mengelola pemerintahan desa, melaksanakan program pembangunan, dan menyelenggarakan pelayanan publik di tingkat desa.

Sekretaris Desa: Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertanggung jawab mengelola administrasi desa, menyusun peraturan desa, dan mendukung Kepala Desa dalam pengambilan keputusan.

Kepala Urusan Keuangan: Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan anggaran, pencatatan, dan pelaporan keuangan.

Kepala Urusan Perencanaan: Mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan desa dan melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Kepala Urusan Pemerintahan: Bertugas dalam urusan administratif pemerintahan desa, seperti kependudukan, administrasi surat-menyurat, dan pelayanan administrasi lainnya.

Kepala Urusan Pembangunan: Bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desa, seperti infrastruktur dan program-program pembangunan lainnya.

Kepala Urusan Kesra (Kesejahteraan Rakyat): Menangani program-program kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pelayanan sosial.

Kepala Urusan Umum: Mengelola urusan umum yang tidak termasuk dalam bidang-bidang lainnya, seperti persediaan, logistik, dan barang-barang desa.

Kepala Dusun atau Lingkungan: Bertanggung jawab atas pelayanan dan pembangunan di tingkat dusun atau lingkungan, yang merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD): BPD adalah lembaga representatif masyarakat desa yang berperan dalam mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa: Selain perangkat desa yang diatur dalam undang-undang, desa juga memiliki berbagai lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dan lain-lain yang berperan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dasar perangkat desa ini diperjelas dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya. Perangkat desa memiliki peran penting dalam mengelola dan mengembangkan desa, serta melayani kebutuhan masyarakat desa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk administrasi, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

,